Dapodik, Tiga Tahun Berturut turut siswa kurang 60 Orang tidak bisa menerima dana BOS

Disusun Oleh      :  Dawai

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) merupakan sebuah sistem pendataan yang digunakan untuk menjaring semua data terkait data kelembagaan dan kurikulum sekolah, data siswa, data guru dan karyawan, serta data sarana dan prasarana setiap sekolah di seluruh Indonesia bahkan hingga sekolah-sekolah Indonesia yang berada di luar negeri.

Karena Dapodik sebagai satu-satunya acuan data yang digunakan,  tentunya menjadikan dapodik ini memiliki peran yang sangat vital dan dengan beragam fungsi (multi-fungsi). Fungsi dapodik pada setiap tahunnya terus mengalami perkembangan terkait dengan perubahan kebijakan dan program yang dicanangkan Kemdikbud. Pada saat ini dapodik berfungsi untuk :

  1. Alokasi dana BOS bagi sekolah sesuai jumlah siswanya
  2. Alokasi kuota penerima tunjangan-tunjangan bagi guru yang memenuhi syarat
  3. Alokasi bantuan sarana dan prasarana bagi sekolah yang fasilitasnya belum memadai
  4. Pengajuan dan perbaikan data kelembagaan sekolah
  5. Pengajuan dan VerVal (Verifikasi dan Validasi) data dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
  6. Pengajuan dan VerVal data Peserta Didik (Siswa) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
  7. Pengajuan dan Verval data Satuan Pendidikan dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
  8. Pemetaan dan pemerataan guru
  9. Monitoring dan Evaluasi kebijakan-kebijakan dan program-program Kemdikbud
  10. Mempercepat dan meningkatkan efektifitas pelaporan yang dilakukan dari sekolah ke kementerian serta dengan mengurangi resiko penyimpangan atau pelanggaran yang ada sebelumnya.

Dalam Surat Edaran  Kemendikbud, Dirjen Pendidikan Dasar dan menengah Nomor 0993/D/2019 tentang Kualitas Data Pokok Pendidikan mengatakan:

  1. Dinas Pendidikan ProvinsiIKabupatenIKota agar secara aktif memantau progres pengiriman data pokok pendidikan melalui laman http://dikdasmen.kemdikbud.go.idJprogres hingga jumlah Sekolah yang  melakukan  sinkronisasi mencapai  100% sebelum  batas  waktu akhir pendataan  (cut  off)     BaS.   Perlu  kami  sampaikan  bahwa  alokasi  dana  BaS   dihitung berdasarkan jurnlah peserta didik di tiap Sekolah yang datanya bersumber dari Dapodik;
  2. Dinas Pendidikan   ProvinsilKabupatenIKota  melakukan  verifikasi  atas  kelengkapan  dan kebenaran data profil  sekolah, rombongan belajar, individu peserta  didik, guru dan tenaga kependidikan, dan sarana dan prasarana yang diinputkan ke dalam aplikasi Dapodik. Apabila ditemukan data yang akurasinya diragukan, segera menginstruksikan sekolah untuk melakukan perbaikan  data  melalui Dapodik,  Jika  hasil  verifikasi, terdapat  sekolah  yang  sudah tidak beroperasi dan tidak melakukan sinkronisasi Dapodik selama 3 semester berturut-turut akan dilakukan penghapusan secara otomatis (softdelete) dari sistem Dapodik;
  3. Apabila dalam pelaksanaan BOS terdapat pelanggaran yang dapat merugikan negara, sekolah, dan/atau peserta didik, oknum yang bersangkutan akan diberikan sanksi oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi akan diberikan dalam berbagai bentuk, di antaranya: penerapan sanksi  kepegawaian  sesuai dengan  ketentuan peraturan              perundang-undangan (pemberhentian, penurunan pangkat, dan atau                mutasi  kerja); penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu BaS  yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan ke Kas Negara; penerapan proses hukum, yaitu proses penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan BOS; apabila berdasarkan   hasil  monitoring   atau audit  sekolah  terbukti  melakukan   penyimpangan atau  tidak   menyusun    laporan   pertanggungjawaban    penggunaan    BOS   (termasuk   laporan online ke laman BOS di www.bos.kemdikbud.go.idy;    Tim BOS Provinsil KabupatenIKota dapat meminta secara tertulis kepada bank (dengan tembusan ke sekolah) untuk menunda pengambilan BOS dari rekening sekolah; pemblokiran dana dan penghentian sementara terhadap seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN  pada  tahun  berikutnya kepada  provinsilkabupatenikota,  apabila terbukti pelanggaran  tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem  untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;anksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Untuk mendukung peningkatan kualitas data dimaksud,  Dinas  Pendidikan ProvinsilKabupatenIKota dapat melakukan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan layanan teknis Aplikasi  Dapodikdasmen,  sekaligus memastikan keberadaan  sekolah dalam keadaan aktif beroperasi;
  5. Dalam hal sekolah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memiliki siswa kurang dari 60 (enam puluh),  dapat  dilakukan  penggabungan  dengan sekolah sederajat  terdek  Sampai dengan dilaksanakannya penggabungan,  maka sekolah dimaksud tidak dapat menerima  dana BOS reguler. Hal ini dikecualikan untuk (a) Sekolah TerintegrasilSMP Satap dan SDLB/SMPLBI SMALB/SLB, sekolah yang berada pada daerah 3T, (b) Sekolah di daerah kurnuh atau daerah pinggiran yang peserta didiknya tidak dapat tertarnpung di sekolah lain di sekitarnya, atau (c) sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang telah memiliki izin operasional minimal 3 (tiga) tahun serta membebaskan iuran bagi seluruh peserta didik.
  6. Untuk menjamin kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah, mulai  Tahun Anggara 2020 dana BOS hanya akan dialokasikan bagi Satuan Pendidikan yang sudah terakreditasi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.