Tugas dan Tanggung Jawab Badan Permusyawaratan Nagari di Sumatera Barat

Pengukuhan BPN di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi

Dawai News, Arosuka – Badan Permusyawaratan Nagari/ Desa (BPN/BPD) dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting. Tapi sebenarnya, apa saja tugas para anggota BPN yang terhormat itu sehingga menjadi begitu penting bagi warga desa? Inilah penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tetang Badan Permusyawaratan Desa.

Fungsi BPN  membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari dan melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPN merupakan lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan Nagari yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan Nagari.

BPN juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPN harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPN dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan Nagari.

BPN juga menyalurkan aspirasi dari warga  pada Wali Nagari yang kemudian dijadikan pedoman oleh Wali Nagari beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan. Hebatnya, BPN juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan Nagari dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa kuatnya BDN dalam ranah politik dan sosial Nagari.

Selain itu BPN juga berhak menyenggarakan Musyawarah Nagari pada agenda-agenda yang mengharuskan adanya Musyawarah, salah satunya membahas rencana lahirnya Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag). Tanpa persetujuan BPN, BUM Nag tak bisa melenggang dan membentuk dirinya.

Adanya UU N0. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai subyek bagi pembangunan di wilayahnya sendiri membuat peran BPN mutlak dan penting. Pasalnya, Nagari di Sumatera Barat yang selama ini diposisikan sebagai obyek, kini telah menjadi subyek bagi pengembangan potensi dirinya sendiri.

BUM Nag misalnya, adalah salahsatu produk yang dibentuk untuk mendorong peningkatan kesejahteraan desa meliputi seluruh warganya dengan memanfaatkan sebaik-baiknya aset dan potensi yang dimiliki. BUM Nag bisa berjalan dengan menggunakan penyertaan modal dari Nagari dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

Sebagai sebuah lembaga usaha yang sekaligus mengemban misi pemberdayaan potensi Nagari, BUM Nag harus memiliki kemampuan manajerial yang tangguh. Di sinilah tantangannya. Kebaruan wacana BUM Nag membuat banyak Nagari di Sumatera Barat masih kebingungan dengan apa yang akan dilakukan BUM Nag jika lembaga itu terbentuk. Di lain sisi pemerintah pusat telah menganggarkan dana yang jumlahnya cukup besar bagi Nagari demi mendukung pengembangan kesejahteraannya.

Maka BPN menjadi sangat penting untuk mengawasi bagaimana dana yang ada dimanfaatkan untuk program-program yang sesuai dengan apa yang telah disusun Nagari sekaligus mengawasi berjalannya proses realiasi program. BPN pula yang diharapkan mampu menciptakan kepatuhan dari perangkat teknis Nagari agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Begitu pentingnya tugas dan peran BPN di Nagari sekarang ini. Sehingga tidak berlebihan jika warga  sangat berharap BPN mampu membuat aspirasi warga tersalurkan dengan baik. Dawai.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.