PPDB dan Rotasi Guru dalam Sistem Zonasi

Disusun oleh:  Dawai

Sistem zonasi dalam Penerimaan Pesrta Didik Baru (PPDB) yang menjadi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy memang belum bisa berjalan sesuai dengan harapan. Sebagai upaya inovasi dalam manajemen pendidikan, kebijakan baru ini membuat banyak pihak merasa kaget dan banyak yang protes.

Terjadi pro dan kontra, karena dalam realitasnya ada yang merasa dirugikan pada satu pihak, namun di pihak lain ada yang diuntungkan.

Terlepas pro dan kontra serta gejolak sebagian masyarakat mengenai munculnya kebijakan PPDB sistem zonasi ini, kita yang sadar tentang perubahan dan menghendaki agar pendidikan terus berkembang secara dinamis, maka kita harus mendukungnya.

Kita sadar betul bahwa PPDB sistem zonasi ini pelaksanaan di lapangan masih banyak menyisakan masalah, dan hal ini butuh penyelesaian secara bijak.

Penulis sebagai pengamat pendidikan dan sekaligus sebagai anggota Dewan Pendidikan, menemukan beberapa masalah dalam PPDB sistem zonasi ini, di antaranya adalah: Pertama, keterbatasan daya tampung siswa baru dari sekolah tertentu pada zona yang sudah ditentukan.

Hal ini terjadi karena, secara kebetulan sekolah tersebut secara geografi padat penduduknya dan sekolah tersebut satu-satunya pada zoda yang sudah ditentukan.

Kedua, munculnya pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dilakukan oleh orang yang mampu, karena ada kuota 20 persen yang seharusnya diperuntukkan pada mereka yang kurang mampu.

Ketiga,pola pikir masyarakat (orang tua siswa) yang masih kolot dengan mindsetadanya sekolah favorit dan tidak favorit, sehingga ada pemaksaan kehendak untuk menyekolahkan anaknya yang dianggap favorit.

Keempat, adanya gerak spontan untuk melakukan perpindahan tempat tinggal tiba-tiba bagi masyarakat yang menghendaki domisili yang berdekatan dengan sekolah yang sudah dincar sebelumnya.

Rotasi Guru

Permasalah-permasalahan tersebut, secara teknis harus secepatnya dicari jalan pemecahannya oleh pemangku kepentingan di masing-masing tingkat wilayah.

Karena bagaimanapun itu menjadi bagian dari dampak kebijakan menteri dan aturan yang sudah dibuat dalam petunjuk teknis di tingkat pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Terlepas dari masih adanya masalah-masalah di atas, pembaruan PPDB sistem zonasi ini masih harus didukung dengan kebijakan-kebjiakan baru dalam penataan sistem pendidikan nasional, agar menghasilkan kualitas pendidikan yang merata.

Hal ini agar tidak terjadi kesenjangan dalam pengelolaan pendidikan yang akhirnya memunculkan sekolah berkualitas dan tidak berkualitas, atau sekolah favorit dan sekolah tidak favorit, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy tentang PPDB dengan sistem zonasi ini, sebenarnya merupakan terobosan baru dalam memutus lingkaran setan sistem pendidikan nasional dan kesenjangan antara sekolah negeri satu dengan sekolah negeri lain, yang terjadi kultus sekolah maju terus diserbu masyarakat, sementara yang tidak maju ditinggalkan.

Selain itu, ada kesenjangan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, yang berakibat pada pemerataan kuantitas dan kualitas pendidikan belum bisa dicapai sepenuhnya.

Termasuk pemetaan zonasi guru sebagai penentu kualitas peserta didik dan sekolah yang berkualitas, perlu diperhatikan. Dengan demikian, rotasi dan mutasi guru menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PPDB sistem zonasi sekolah tersebut.

Hal tersebut seperti yang diberitakan di harian ini, bahwa Mendikbud Muhadjir Effendy menegaskan, sistem zonasi berlaku untuk semua sekolah, baik negeri maupun swasta, termasuk bagi para guru.(Suara Merdeka, 27/7) Selanjutnya, Muhadjir mengatakan, para guru bakal dimutasi ke sekolah-sekolah tertentu supaya tidak terjadi penumpukan di sekolah yang dianggap favorit.

Sistem zonasi akan melihat dan mengetahui apakah sekolah favorit karena siswa yang masuk dari grade prestasi belajar tinggi kemudian membuat sekolah maju atau karena kinerja guru. Karena itu, guru-guru akan dimutasi.

Prinsipnya pemerataan kualitas, sedangkan untuk guru juga akan dihitung sesuai dengan kebutuhan di zona tertentu. Kebijakan Mendikbud ini, akan bisa jalan baik kalau semua pihak, terutama Pemerintah Daerah (Pemda), baik Provinsi mupun Kabupaten/Kota ikut berperan aktif dan mendukung sepenuhnya.

Adanya rotasi guru, agar tidak terjadi penumpukan guru-guru yang berkualitas ada pada satu sekolah yang dianggap favorit, maka pemerintah daerah harus secepatnya mengambil langkah kebijakan untuk memutasi guru berkulaitas ke sekolah yang kurang favorit.

Dengan demikian nanti akan terjadi persaingan sekolah yang dimotori oleh guru (pemain, dalam istilah sepak bola) yang berkualitas dalam satu tim kinerja guru untuk berkompetisi dengan sekolah-sekolah lain.

Sekolah yang asalnya tidak diunggulkan, karena adanya rotasi guru, maka bisa terjadi sebagai pemenangnya. Hal ini menurut Muhadjir, diibaratkan permainan sepak bola seperti Liga Inggris yang dimotori oleh pemain-pemain hebat kelas dunia.

Selain rotasi, mutasi dan pemetaan guru yang berkualitas, maka pemerintah daerah juga melakukan redistribusi guru secara besar-besaran dan memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadahi, agar jaminan kualitas pendidikan bisa terwujud. Semoga kita bisa melakukan hal-hal yang baik, untuk peningkatan mutu pendidikan nasional.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.