Membangun Daya Saing Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Baik

Ilustrasi

Disusun Oleh: DF dan Manris

Daya  saing  daerah  menjadi salah  satu  tujuan penting dalam proses pembangunan karena pada kenyataannya  sebuah  daerah,  layaknya  sebuah perusahaan,  juga bersaing  dengan  daerah  lain. Walaupun  setiap  daerah  memiliki  karakteristik, potensi  dan  permasalahan yang  berbeda  namun setiap  daerah  saling  bersaing  terutama  dalam mempertahankan  tenaga  kerja  dan  modal  yang ada   di   daerahnya   tetapi   juga   akan   mampu menarik tenaga kerja dan modal dari daerah lain.

Tenaga kerja dan modal yang mengalir  masuk ke daerah  tersebut  akan  mendorong  peningkatan produktivitas   sehingga   daerah   tersebut   akan mampu untuk terus maju dan menerima manfaat dari daerah lain.

Hasil  penelitian  tentang  tingkat daya  saing  seluruh  provinsi  di  Indonesia  yang dilakukan oleh Khee G. Tan pada tahun 2013 juga menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat daya saing  tertinggi  didominasi  oleh  provinsi-provinsi yang  berada  di  sebelah  barat  Indonesia. Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  peningkatan daya  saing  penting  dilakukan  setiap  pemerintah daerah guna mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia.

Hubungan antara ketimpangan pembangunan antardaerah   dengan   perbedaan   tingkat   daya saing daerah dibuktikan pula oleh penelitian yang dilakukan    Charles    dan    Zegara    (2014)    yang mengukur   tingkat   daya   saing   daerah   di   Peru dengan menggunakan Data Envelopment Analysis(DEA).  

Penelitian   Charles   dan   Zegara tersebut  menyimpulkan  bahwa  daerah  dengan tingkat   daya   saing   yang   tinggi   (insfrastruktur, kelembagaan, sumber daya manusia dan lingkungan    bisnis    yang    lebih    baik)    memiliki tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  baik bila  dibandingkan  dengan  daerah  lain.

Konsep daya   saing   tidak   hanya   untuk   mengevaluasi mengapa suatu daerah dapat tumbuh lebih cepat dibandingkan   dengan   daerah   lain   tetapi   juga menjelaskan    mengapa    distribusi    pendapatan suatu   negara   atau   daerah   lebih   merata   bila dibandingkan  dengan  negara  atau  daerah  yang lain.

Disamping ketimpangan pembangunan antardaerah,     peningkatan     daya     saing     juga berkaitan  erat  dengan  globalisasi  dan  penerapan Masyarakat   Ekonomi   Asean   (MEA) pada   akhir tahun   2015 di   negara-negara   asia   tenggara. Seperti yang dikemukakan Imawan (2002) bahwa globalisasi   dan   perdagangan bebas   bukanlah sebuah konsep yang netral dimana setiap negara memiliki  hak  dan  kesempatan  yang  sama  untuk mempengaruhi dinamika internasional.

Dengan    demikian peran pemerintah untuk menumbuhkan   dan   meningkatkan   daya   saing dapat dilihat dari tiga sisi yakni : pertama, menjaga kompetensiantar pengusaha atau  antarproduk  di dalam   daerah   agar   dapat   terus   tumbuh   dan berkembang    sehingga    dapat    bertahan    dari serbuan   produk   atau   jasa   dari   daerah   atau negara   lain   (unggul   di   dalam   daerah   sendiri).

Kedua  mengembangkan  produk  dan  jasa  yang ada  untuk  dapat  bersaing di  pasar  internasional dan  Ketiga  adalah  agar  daerah  mampu  menarik tenaga   kerja,   pengusaha   atau   investor   untuk mengembangkan perekonomian daerah.

Peningkatan daya saing juga menjadi isu yang penting  berkaitan  dengan  pelaksanaan  amanah Undang-Undang  Nomor23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  khususnya  pasal  258  yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan pembangunan adalah  meningkatkan  daya  saing daerah.  

Selain   itu   ketentuan   normatif lainnya yang  mengatur  peningkatan  daya  saing  adalah undang-undang  tentang  rencana  pembangunan jangka   panjang   nasional, yang   menyebutkan bahwa  sasaran  pembangunan  jangka  menengah nasional   periode   2010-2014 adalah mencapai penguatan daya saing perekonomian dan periode2015-2019 pembangunan diarahkan untuk mencapai     daya     saing     perekonomian     yang didasarkan pada keunggulan dan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia.  

Peningkatan  daya  saing  hanya  dapat  dicapai melalui perbaikan faktor-faktor input yakni faktor yang   menunjukkan   kemampuan   daerah   untuk membangun  perekonomiannya  baik faktor  yang menjadi penentu kesuksesan (succsessdeterminant)   peningkatan   daya   saing   maupun faktor-faktor daya saing (competitiveness factors) itu sendiri. Faktor-faktor input ini akan menentukan    kinerja    perekonomian    (output) dalam jangka pendek dan peningkatan kesejahteraan     masyarakat     (outcome)     dalam jangka  panjang.  Untuk  itu,  untuk  menganalisis daya    saing    daerah    dapat    dilakukan    dengan melihat  faktor-faktor  input  yang  menggerakkan perekonomian daerah.

Gambaran  yang  cukup jelas  mengenai  faktor-faktor   yang   membangun   daya   saing   daerah dikemukakan oleh Lengyel dan Rechnitzer (2013) dengan  teori piramida  daya  saing. Lengyel  dan Rechnitzer  menyatakan  bahwa  daya  saing  dapat dilihat  dari  tiga  hal  yakni  pendapatan  daerah, tingat   produktivitas   tenaga   kerja   dan   tingkat pengangguran. Pencapaian   ketiga   hal   tersebut ditentukan  oleh  faktor  kegiatan  penelitian  dan pengembangan, sumber daya manusia, investasi, kelembagaan  dan  perdagangan. 

Sedangkan  yang menjadi  penentu  kesuksesan  peningkatan  daya saing   adalah   struktur   ekonomi   dan   sosial   di daerah, pembuat kebijakan, aktivitas inovatif dan kewirausahaan,   aksesibilitas   dan   infrastruktur, lingkungan,   tenaga   kerja   yang   terampil   dan budaya masyarakat setempat.

Banyak penelitian yang berusaha membuktikan   faktor-faktor   yang   berpengaruh pada   pertumbuhan   ekonomi   dan   peningkatan daya  saing  suatu  daerah.  Penelitian  Ron  Martin pada  tahun  2005  membuktikan  bahwa  kuallitas sumber   daya   manusia,   potensi   sumber   daya alam,perbaikan kualitas infrastruktur, pengembangan  inovasi  dan  kegiatan  penelitian dan pengembangan mampu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan perekonomian daerah.

Penelitian yang dilakukan Paul    Plummer    (2014) membuktikan    bahwa daerah-daerah    yang    melakukan    peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, menumbuhkan  kegiatan  inovasi  teknologi,  dan memperkuat     kondisi     lingkungan lokal     dan menciptakan  regim  perencanaan  yang  kondusif mampu  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain.

Pendesentralisasian kewenangan untuk merencanakan   pembangunan   di   daerah   pada dasarnya   dilakukan   agar   pembangunan   lebih tepat  sasaran. Seperti  yang  dikemukakan  Kumar(2001:2) bahwa desentralisasi     perencanaan sebagai  persepsi  yang  lebih  baikatas  kebutuhan lokal,  memungkinkan  proses  formulasi  kebijakan untuk    memperoleh    lebih    banyak    informasi, memberikan     ruang     yang     lebih     luas     bagi masyarakat  yang  menjadi  sasaran  pembangunan untuk     bersuara     dalam     proses     pembuatan keputusan   dan   pelaksanaan   untuk mencapai koordinasi  dan  integrasi  yang  lebih  baik  antara program yang dapat menampung atau menjawab kebutuhan  masyarakat.

Namun  kondisi-kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi  daerah  khususnya  pendesentralisasian kewenangan untuk merencanakan pembangunan daerah belum mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam teori perencanaan ada dua pandangan yang   membahas   mengenai   perencanaan   yang baik.   Pertama   teori   prencanaan rasional yang menyatakan    bahwa perencanaan    yang    baik adalah  perencanaan  yang  disusun  berdasarkan akurasi  data,  hasil  pengamatan  (observasi  yang mendalam)  dan  berdasarkan  pengalaman  atau hasil     evaluasi     yang     diperoleh     dari     kasus sebelumnya.

Kedua,teori perencanaan partisipatif/komunikatif yang menyatakan bahwa perencanaan yang baik adalah perencanaan yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.  Oleh   karena   itu,   perencanaan seharusnya menghasilkan pencapaian pembangunan yang signifikan dan lebih baik dari tahun ke tahun.

Disisi  lain  Faludi  (1973)  menyatakan  ada  dua teori  dalam  perencanaan  yang  dapat  digunakan untuk   melihat   masalah   yang   dihadapi   dalam perencanaan   yakni   teori   substantif   dan   teori prosedural.Teori substansif (Theory in Planning) memandang  masalah  perencanaan  terletak  pada ketidakmampuan para perencana untuk memahami letak akar masalah yang sesungguhnya   dihadapi   masyarakat   dan   pada akhirnya  berakibat pada  ketidakmampuan  para perencana dalam menyusun rencana yang efektif untuk   mengatasi   dan   mengantisipasi   masalah yang akan datang.

Sedangkan     teori     prosedural (Theory     of Planning)    memandang    perencanaan    sebagai sebuah   proses   yang   terkait   dengan   kapasitas perencana,    operasionalisasi    prosedur    dalam penyusunan   rencana   dan   kelembagaan   yang bertanggung  jawab  menyusun  dan  menetapkan rencana. 

Berdasarkan  pengertian  tersebut  maka apabila  dipandang  dari  sudut  teori  prosedural maka   inti   masalah   perencanaan   adalah   pada proses   pembuatan   rencana   itu   sendiri   yang didalamnya  terdapat  serangkaian  prosedur  serta melibatkan  banyak  pihak.  Proses  yang  panjang dan   banyaknya   pihak   yang   terlibat   tersebut seringkali   menyebabkan   perencanaan   menjadi tidak efektif.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.